MASALAH – MASALAH SOSIAL
Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan
atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi
bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan
sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.
Pengertian masalah
kesejahterahan sosial pada dasarnya tidak berbeda dengan masalah sosial.Ernest
Burgess, mengemukakan teori tentang massalah sosial dalam perkembangan
sosiologi dapat dikelompokan menjadi lima :
1. Masalah sosial
sebagai patologi organik individual.
2. Masalah sosial
sebagai patologi sosial.
3. Masalah sosial
sebagai disorganisasi personal dan sosial.
4. Masalah sosial
sebagai koonflik-konflik nilai.
5. Masalah sosial
sebagai proses.
Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara
nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber
masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah
sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus
seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat,
dan lain sebagainya.
Masalah sosial dapat
dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni antara lain :
1. Faktor
Ekonomi : Kemiskinan, pengangguran,
dll.
2. Faktor Budaya
: Perceraian, kenakalan remaja, dll.
3. Faktor Biologis
: Penyakit menular, keracunan makanan,
dsb.
1.Faktor Ekonomi
Faktor ini merupakan
faktor terbesar terjadinya masalah sosial. Apalagi setelah terjadinya krisis
global PHK mulai terjadi di mana-mana dan bisa memicu tindak kriminal karena
orang sudah sulit mencari pekerjaan.
2. Faktor Budaya
Kenakalan remaja menjadi
masalah sosial yang sampai saat ini sulit dihilangkan karena remaja sekarang
suka mencoba hal-hal baru yang berdampak negatif seperti narkoba, padahal
remaja adalah aset terbesar suatu bangsa merekalah yang meneruskan perjuangan
yang telah dibangun sejak dahulu.
c 3. Faktor Biologis

4. Faktor Psikologis

Di Indonesia sendiri
terjadi banyak masalah social yang tidak kunjung terselesaikan, salah satunya
adalah masalah kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),
persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1996 masih sangat tinggi, yaitu
sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta orang. Hal ini bertolak belakang dengan
pandangan banyak ekonom yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi
dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi penduduk
miskin.
Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintahan
reformasi terlihat lebih besar lagi setelah terjadinya krisis ekonomi pada
pertengahan tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS,
persentase penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi,
sebesar 17,4 persen, dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta
orang.
Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) pada tahun 2001, persentase keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan
sejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh jumlah
keluarga di Indonesia. Angka- angka ini mengindikasikan bahwa program-program
penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah
kemiskinan di Indonesia.
Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan
program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program- program penanggulangan
kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial
untuk orang miskin.Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan
program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan
sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah
untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan.
Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini
justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan
untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi
produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen.
Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan
korupsi dalam penyalurannya. Hal ini lah yang menjadi penyebab lambannya
pengetasan kemiskinan di Indonesia.
Cara Penyelesaian
Masalah Sosial
Pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan, dan selanjutnya menimbulkan
kejahatan dan permusuhan atau pertikaian dalam masyarakat. Hal ini merupakan
masalah sosial yang harus kita atasi.
Pemerintah selalu berusaha mengatasi berbagai persoalan sosial dengan peran
serta tokoh masyarakat, pengusaha, pemuka agama, tetua adat, dan Iain-Iain.
Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak dalam membantu mengatasi
masalah sosial antara lain :
A. Menjadi orang tua asuh bagi anak sekolah yang
kurang mampu.
B. Tokoh agama memberikan penyuluhan tentang
keimanan dan moral dalam menghadapi persoalan sosial.
C. Para pengusaha dan lembaga-lembaga sosial
kemasyarakatan lain ikut memberikan beasiswa.
D. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Lembaga Sosial
Masyarakat (LSM) membantu dalam berbagai bidang dimulai dengan penyuluhan
sampai bantuan berupa materi.
E. Lembaga-lembaga dari PBB seperti UNESCO,
UNICEF, dan WHO memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk mengatasi
masalah sosial.
F. Para dermawan yang secara pribadi banyak
memberi bantuan kepada masyarakat sekitarnya berupa materi.
G. Organisasi pemuda seperti karang taruna yang
mendidik dan mengarahkan para remaja putus sekolah dan pemuda untuk berkarya
dan berusaha mengatasi pengangguran.
H. Perguruan tinggi melakukan pengabdian kepada
masyarakat dengan memberikan berbagai penyuluhan.
Selain cara-cara tersebut
di atas, pemerintah juga menggalakkan berbagai program untuk mengatasi masalah
sosial antara lain :
1. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
BOS diberikan kepada siswa-siswa sekolah mulai dari sekolah dasar sampai
tingkat SLTA. Tujuannya untuk meringankan biaya pendidikan.
2. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).
BLT diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak
berpenghasilan sebagai dana kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
3. Pemberian Kartu Askes.
Bagi keluarga miskin pemerintah memberikan kartu Askes
untuk berobat ke puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk dengan biaya ringan
atau gratis.
4. Pemberian Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin).
Pemberian bantuan pangan dari pemerintah berupa beras
dengan harga yang sangat murah.
5. Pemberian Sembako.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar